Malaysia Batalkan Kesepakatan Dagang vs AS?

Satu kalimat dari pemerintah Malaysia langsung mengguncang dunia perdagangan global. Bukan ditunda, bukan dikaji ulang, tapi dibatalkan. Kesepakatan dagang antara Malaysia dan Amerika Serikat resmi tidak ada lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa ini bisa jadi awal efek domino yang jauh lebih besar? 

Pemerintah Malaysia secara tegas menyatakan bahwa kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat batal demi hukum. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Datuk Sri Johari Abdul Ghani.

Kesepakatan tersebut sebenarnya baru ditanda tangani sekitar lima bulan lalu di Kuala Lumpur, dalam forum KTT ASEAN. Saat itu Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat memangkas tarif perdagangan dari 47% menjadi 19%. 

Kesepakatan ini sempat dipuji sebagai contoh keberhasilan kebijakan perdagangan timbal balik Amerika Serikat. Namun semuanya berubah setelah putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari dalam kasus Learning Resources Inc. V. Trump. 

Mahkamah memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IIPA, yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum kebijakan tarif, tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan tarif secara luas.

Artinya, fondasi hukum dari banyak kesepakaan perdadangan yang dibuat pemerintah AS tiba-tiba hilang. Malaysia menjadi negara pertama yang secara terbuka mengambil langkah tegas, keluar dari kesepakatan tersebut. 

Langkah Malaysia ini bukan hanya soal satu negara atau satu kesepakatan. Saat ini, setidaknya 15 negara sedang berada di bawah investigasi baru berdasarkan Pasal 301 yang diluncurkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS. 

Malaysia menjadi negara pertama yang secara terbuka mengambil langkah tegas, keluar dari kesepakatan tersebut. Langkah Malaysia ini bukan hanya soal satu negara atau satu kesepakatan. Saat ini, setidaknya 15 negara sedang berada di bawah investigasi baru berdasarkan Pasal 301 yang diluncurkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS. Investigasi ini mencakup isu kelebihan kapasitas industri di 16 negara serta praktik kerja paksa di sekitar 60 negara. 

Pemerintah AS tampak mulai beralih ke pasal 301 sebagai dasar hukum baru setelah IIIPA tidak lagi bisa digunakan. Namun, perubahan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari adanya pergeseran besar dalam landasan hukum kebijakan perdagangan mereka. 

Pertanian besarnya sekarang bukan lagi apakah Malaysia penting. Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah siapa berikutnya. Semua perjanjian perdagangan yang dibuat berdasarkan IIPA sejak 2025 kini berada dalam posisi yang sama, rentan secara hukum. Setiap negara mitra punya opsi yang sama seperti Malaysia, membatalkan kesepakatan. 

Pertanian besarnya sekarang bukan lagi apakah Malaysia penting. Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah siapa berikutnya. Semua perjanjian perdagangan yang dibuat berdasarkan IIPA sejak 2025 kini berada dalam posisi yang sama, rentan secara hukum. 

Setiap negara mitra punya opsi yang sama seperti Malaysia, membatalkan kesepakatan. Jika ini terjadi secara berantai, dampaknya bisa sangat besar. Sekitar 500 miliar dolar AS aliran perdagangan setiap tahun berpotensi terdampak. 

Ini bukan sekedar angka, ini menyangkut rantai pasokan global, harga pangan, energi, hingga stabilitas ekonomi dunia. Di saat yang sama, dunia juga sedang menghadapi tekanan lain, seperti ketegangan di Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga energi dan pangan. 

Jika ini terjadi secara berantai, dampaknya bisa sangat besar. Sekitar 500 miliar dolar AS aliran perdagangan setiap tahun berpotensi terdampak. Ini bukan sekedar angka, ini menyangkut rantai pasokan global, harga pangan, energi, hingga stabilitas ekonomi dunia. 

Di saat yang sama, dunia juga sedang menghadapi tekanan lain, seperti ketegangan di Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga energi dan pangan. Bank sentral AS pun berada dalam posisi sulit, dengan suku bunga tinggi dan ruang terbatas untuk melakukan pelonggaran. 

Di sektor real, bahkan petani AS disebut kesulitan membeli pupuk dengan harga yang melonjak drastis. Semua ini menunjukkan satu hal, sistem yang selama ini terlihat stabil mulai menunjukkan retakan. Langkah Malaysia mungkin terlihat seperti keputusan nasional biasa, namun dalam konteks global, ini bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam arsitektur perdagangan dunia. 

Satu negara sudah bergerak, negara lain kini mengamati, dan pasar global sedang menunggu siapa yang akan menyusul.

Sumber: KontanTV